Kasus skandal Bank Century, tentu bukanlah skandal kasus bank biasa, Jika oleh sebagian pengamat, dan bahkan oleh beberapa partai politik (seperti Partai Demokrat) mengatakan bahwa kasus ini berdampak sistemik. Tentu hal itu benar adanya, jika dilihat pada impact politik perjalan pansus century tersebut. Setelah 2 bulan bekerja (60 hari masa kerja),pansu angket century menyimpulkan banyak hal soal adanya pelanggaran pada proses bail out bank century, baik itu pelanggarana dalam bentuk kejatahan perbank-kan, pelanggaran peraturan perundang-undangan,money laundring, korupsi, dan bahkan sampai pada kejahatan terencana melakukan penipuan nasabah.
Akan tetapi, secara politik, semua bentuk pelanggaran dan kejahatan tersebut hanya dibuat dalam dua bentuk kesimpulan besar, atau yg lebih kita kenal dengan dua opsi yaitu opsi A= bahwa proses bailout sudah sesuai.... opsi B= diduga telah terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum...
ketika hasil kinerja pansus dibawa ke rapat paripurna DPR RI, maka kesimpulan tersebut mengalami distorsi akibat tekanan politik. Beberapa partai pendukung pemerintah berbalik arah mendukung opsi C dan ada juga partai yang pada kerja awal pansus atau pandangan akhir Pansus dgn tegas mengatakan adanya pelanggaran, juga berbalik arah mendukung opsi A, dan bahkan ada juga partai yang memilih posisi aman yaitu abstain.
Untuk diketahui bahwa Pansus century tersebut merupakan pansus yang di dukung oleh seluruh anggota DPR RI dan partai partai politik yang ada di parlemen. yang oleh sebagian kalangan menyebutkan bahwa ini merupakan pertama kali terjadi di parlemen kita.
Peta kekuatan politik pansus hak angket century:
POSISI AWAL PANSUS:
Partai Demokrat+ PKB + PAN + GOLKAR + PPP + PKS merupakan partai koalisi pendukung pemerintah SBY-Budiono
Partai PDIP + GERINDRA + HANURA + = merupakan partai yang mengkalim dirinya sebagai partai oposisi.
POSISI PANSUS:
PD + PKB : pada kesimpulan akhir pansus mengatakan bahwa bahwa proses bailout sudah tepat dalam mencegah terjadinya krisis (sistemik)
PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PAN + PKS + PPP : pada kesimpulanya bahwa proses bailout diduga terjadi banyak pelanggaran dan tindakan kejahatan
POSISI PARIPURNA: tahap voting I
PD + PKB + PPP + PAN : memilih opsi A+C
PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PKS : Memilih Opsi A
POSISI PARIPURNA: TAHAP VOTING II
PD + PAN + PKB : memilih opsi A:
PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PKS+ PPP: memilihi opsi C :
perubahan pilihan politik ( OPSI A atau OPSI B) yang dilakukan oleh beberap partai politik tersebut: tentu berimplikasi pada dua hal
pertama: partai kolalisi yag mendukung opsi C berdampak pada kemungkinan adanya pecahnya partai koalisi dan reshufle kabinet (bagi yg membelot dari koalisi)
kedua: partai yg membelot dari koalisi dgn mendukung opsi A akan mendapatkan reward politik (investasi politik pd pemilu 2014)
Rabu, 03 Maret 2010
Langganan:
Postingan (Atom)