कसुस सन्तुरी दान पता पोलीटिक

Kasus skandal Bank Century, tentu bukanlah skandal kasus bank biasa, Jika oleh sebagian pengamat, dan bahkan oleh beberapa partai politik (seperti Partai Demokrat) mengatakan bahwa kasus ini berdampak sistemik. Tentu hal itu benar adanya, jika dilihat pada impact politik perjalan pansus century tersebut. Setelah 2 bulan bekerja (60 hari masa kerja),pansu angket century menyimpulkan banyak hal soal adanya pelanggaran pada proses bail out bank century, baik itu pelanggarana dalam bentuk kejatahan perbank-kan, pelanggaran peraturan perundang-undangan,money laundring, korupsi, dan bahkan sampai pada kejahatan terencana melakukan penipuan nasabah.

Akan tetapi, secara politik, semua bentuk pelanggaran dan kejahatan tersebut hanya dibuat dalam dua bentuk kesimpulan besar, atau yg lebih kita kenal dengan dua opsi yaitu opsi A= bahwa proses bailout sudah sesuai.... opsi B= diduga telah terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum...

ketika hasil kinerja pansus dibawa ke rapat paripurna DPR RI, maka kesimpulan tersebut mengalami distorsi akibat tekanan politik. Beberapa partai pendukung pemerintah berbalik arah mendukung opsi C dan ada juga partai yang pada kerja awal pansus atau pandangan akhir Pansus dgn tegas mengatakan adanya pelanggaran, juga berbalik arah mendukung opsi A, dan bahkan ada juga partai yang memilih posisi aman yaitu abstain.

Untuk diketahui bahwa Pansus century tersebut merupakan pansus yang di dukung oleh seluruh anggota DPR RI dan partai partai politik yang ada di parlemen. yang oleh sebagian kalangan menyebutkan bahwa ini merupakan pertama kali terjadi di parlemen kita.

Peta kekuatan politik pansus hak angket century:
POSISI AWAL PANSUS:
Partai Demokrat+ PKB + PAN + GOLKAR + PPP + PKS merupakan partai koalisi pendukung pemerintah SBY-Budiono

Partai PDIP + GERINDRA + HANURA + = merupakan partai yang mengkalim dirinya sebagai partai oposisi.
POSISI PANSUS:
PD + PKB : pada kesimpulan akhir pansus mengatakan bahwa bahwa proses bailout sudah tepat dalam mencegah terjadinya krisis (sistemik)
PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PAN + PKS + PPP : pada kesimpulanya bahwa proses bailout diduga terjadi banyak pelanggaran dan tindakan kejahatan

POSISI PARIPURNA: tahap voting I
PD + PKB + PPP + PAN : memilih opsi A+C

PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PKS : Memilih Opsi A

POSISI PARIPURNA: TAHAP VOTING II

PD + PAN + PKB : memilih opsi A:
PDIP + GOLKAR + GERINDRA + HANURA + PKS+ PPP: memilihi opsi C :

perubahan pilihan politik ( OPSI A atau OPSI B) yang dilakukan oleh beberap partai politik tersebut: tentu berimplikasi pada dua hal

pertama: partai kolalisi yag mendukung opsi C berdampak pada kemungkinan adanya pecahnya partai koalisi dan reshufle kabinet (bagi yg membelot dari koalisi)
kedua: partai yg membelot dari koalisi dgn mendukung opsi A akan mendapatkan reward politik (investasi politik pd pemilu 2014)

PARTAI POLITIK & TIPOLOGI PARTAI

Partai politik merupakan "alat politik" untuk memperoleh kekuasaan politik dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yg mengkalim dirinya sebagai negara demokrasi yang tidak memliki partai politik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan instrument penting dalam proses demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Ichlasul Amal bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Dalam pengertian modern dapat didefenisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Mark N. Hagopian melakukan pembatasan defenisi parpol: "partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk utk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partsipasi rakyat dalam pemilihan.

Basis sosilogis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Dan dari basis sosilogi-pula kita dapat mengenal dan bahkan mengkategorisasi terhadap parpol. Setidaknya terdapat 5 jenis parpol yg dpt diklarifikasi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, \yakni:
1) Partai Proto: adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkata perkembangan seperti dewasa ini (muncul di Eropa Barat pd pertengan abad 19) (2).Partai Kader, 3) partai Massa, 4) partai dikatatorial, 5) paratai Catch-all (baca Ichlasul Amal: teori muthakir parpol)

Tipologi Partai

Terdapat banyak defenisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Diantaranya sebagai berikut: otoriter dan demokrasi; integratif dan representatif (perwakilan); ideologis dan pragmatisme; agamis (relegius) dan sekuler; demokratis dan revolusioner; masa dan elite; demokratis dan oligarki.
Adapun untuk tipologi sistem kepartaian: kalsifikasi yg paling umum digunakan adalah berdasarkan jumlah partai: sedangkan yag lain meliputi sifat tertutup atu kompetitif; agregatif dan ideologis; pluralistis (majemuk) atau monopolis (tunggal); beorientasi pada isyu berlawanan dengan yg berorientasi pada pengikut (clientele-oriented); integratif dan representatif.
(baca: Ichlasul Amal)

posting by:
Syarief Arifa'id al-flourez
(koordinator Institute for Civilization and Democracy/INCIDe)